Menag: Terbuka Peluang Haji via Jalur Laut, Netizen: Masalah Haji Itu Kuota, Bukan Transportasi!

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan wacana baru yang mengejutkan publik: kemungkinan penyelenggaraan haji dan umrah melalui jalur laut. Ide ini sontak menuai beragam tanggapan dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik pedas terkait substansi masalah ibadah haji di Indonesia.

“Kami melihat ada peluang untuk membuka jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujar Menag saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/7).

Ia menyebut opsi ini sedang dibicarakan dengan otoritas Arab Saudi, terutama sebagai alternatif transportasi yang dinilai lebih ekonomis bagi jemaah dari wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Jalur laut di masa lampau memang pernah menjadi rute utama jemaah haji, sebelum dominasi penerbangan modern.

Namun, ide tersebut langsung memancing reaksi beragam di media sosial.

Respons Netizen: “Yang Diperbaiki Bukan Jalur, Tapi Kuota!”

Di berbagai platform seperti X (Twitter), Facebook, hingga TikTok, banyak netizen menilai bahwa permasalahan utama haji bukan pada moda transportasi, tetapi lebih pada kuota yang terbatas, biaya tinggi, dan antrean yang bisa mencapai puluhan tahun.

“Kita bukan kekurangan kapal, tapi kuota,” tulis salah satu netizen

“Kalau mau irit, mending subsidi haji, bukan suruh naik kapal laut,” komentar pengguna Facebook lain.

“Perjalanan laut itu bisa berminggu-minggu, orang-orang yang udah lansia kuat gak tuh?” tulis seorang netizen di TikTok

Dukungan dari Kalangan Travel

Meski begitu, beberapa pelaku usaha travel menyambut positif wacana ini. Menurut mereka, jalur laut bisa menjadi alternatif opsional bagi kalangan tertentu yang memiliki keterbatasan dana, atau justru ingin merasakan pengalaman spiritual yang lebih mendalam selama perjalanan.

“Bisa dikonsep seperti religious cruise, isinya pengajian, manasik, dan zikir sepanjang perjalanan,” ujar H. Rauf, pemilik biro haji di Surabaya.

Tantangan: Logistik, Durasi, dan Regulasi Saudi

Pakar logistik menyoroti bahwa jalur laut bukan tanpa tantangan besar. Selain lama perjalanan bisa mencapai 10–15 hari, juga dibutuhkan kapal khusus, izin lintas negara, pelabuhan yang siap, dan standar keamanan tinggi. Apalagi Arab Saudi juga belum secara eksplisit membuka skema laut dalam sistem e-hajj mereka.

Masih Wacana, Perlu Kajian Matang

Kemenag sendiri menegaskan bahwa ini belum menjadi kebijakan resmi, melainkan masih sebatas wacana awal yang perlu kajian mendalam lintas kementerian dan instansi.

“Kita tentu tidak ingin eksperimen yang justru membebani jemaah. Ini masih sangat awal,” tegas Menag.